BANTEN – Pemprov Banten boleh mencatat penurunan angka kemiskinan pada September 2025. Namun di balik angka yang terlihat membaik itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) justru mengungkap fakta yang lebih mengkhawatirkan, yakni, emiskinan di Banten semakin dalam dan semakin timpang.
Dalam Berita Resmi Statistik (BRS) yang dirilis 5 Februari 2026, BPS Provinsi Banten mencatat persentase penduduk miskin turun menjadi 5,51 persen. Angka ini menurun 0,12 persen poin dibanding Maret 2025 dan turun 0,19 persen poin dibanding September 2024. Jumlah penduduk miskin tercatat 760,85 ribu orang, berkurang hampir 12 ribu orang dalam enam bulan terakhir.
Namun, penurunan tersebut tidak diiringi perbaikan kualitas hidup penduduk miskin. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) justru meningkat signifikan. Artinya, penduduk miskin yang tersisa kini hidup semakin jauh di bawah garis kemiskinan dan ketimpangan di antara mereka semakin tajam.
Kemiskinan Berkurang, Tapi Makin Menyakitkan
Indeks Kedalaman Kemiskinan Banten pada September 2025 tercatat sebesar 1,028, melonjak dari 0,847 pada Maret 2025. Kenaikan ini menandakan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan. Dengan kata lain, mereka yang miskin saat ini berada dalam kondisi yang lebih parah dibanding enam bulan sebelumnya.
Baca juga Hingga November 2025, Sebanyak 430 Ribu Orang Banten Masih Menganggur
Indeks Keparahan Kemiskinan juga naik tajam, dari 0,210 menjadi 0,317. Peningkatan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan kesenjangan pengeluaran antarpenduduk miskin makin lebar. Kelompok miskin paling bawah semakin tertinggal, sementara sebagian lainnya relatif lebih dekat ke garis kemiskinan.
Kondisi demikian menegaskan bahwa penurunan angka kemiskinan di Banten lebih bersifat kuantitatif ketimbang substantif. Kemiskinan memang berkurang secara jumlah, tetapi yang tersisa adalah kemiskinan dengan karakter lebih ekstrem.
Desa Tertinggal, Kota Menekan yang Lemah
Jika dilihat dari wilayah tempat tinggal, ketimpangan semakin nyata. Wilayah perkotaan menjadi penopang utama penurunan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di kota turun dari 627,88 ribu menjadi 615,02 ribu orang. Persentasenya menyusut dari 5,58 persen menjadi 5,35 persen.
Sebaliknya, wilayah perdesaan justru mencatat kemunduran. Jumlah penduduk miskin naik dari 144,90 ribu menjadi 145,84 ribu orang. Persentase kemiskinan perdesaan melonjak dari 5,89 persen menjadi 6,27 persen.
Ironisnya, indeks kedalaman kemiskinan perdesaan tercatat lebih tinggi dibanding perkotaan, yakni 1,033 berbanding 1,027. Ini menunjukkan warga miskin desa rata-rata hidup lebih jauh dari garis kemiskinan. Namun, untuk indeks keparahan kemiskinan, wilayah perkotaan justru lebih buruk, yakni 0,322, lebih tinggi dari perdesaan yang sebesar 0,290.
Kondisi ini menggambarkan dua wajah kemiskinan Banten: desa yang tertinggal dan kota yang menekan kelompok miskin paling rentan.
Garis Kemiskinan Naik, Beban Hidup Kian Berat
Pada September 2025, garis kemiskinan Banten mencapai Rp715.288 per kapita per bulan. Angka ini naik 4,54 persen dibanding Maret 2025 dan meningkat 7,17 persen dibanding September 2024. Dengan rata-rata anggota rumah tangga miskin sebanyak 5,17 orang, maka garis kemiskinan per rumah tangga menembus Rp3,69 juta per bulan.
Komponen makanan menyumbang 73,35 persen terhadap garis kemiskinan, menandakan bahwa tekanan terbesar masih berasal dari kebutuhan pangan. Beras menjadi komoditas penyumbang terbesar, disusul rokok kretek filter, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.
Kenaikan garis kemiskinan ini mempersempit ruang hidup penduduk miskin. Mereka yang berada sedikit di atas garis kemiskinan menjadi sangat rentan kembali jatuh miskin ketika harga pangan bergejolak atau pendapatan terganggu.
Pertumbuhan Ekonomi Tak Menyentuh yang Paling Bawah
BPS mencatat sejumlah indikator makro yang relatif membaik, seperti penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan meningkatnya proporsi pekerja formal di wilayah perkotaan. Pertumbuhan ekonomi Banten pada triwulan III 2025 juga masih positif.
Namun data kemiskinan menunjukkan bahwa pertumbuhan tersebut belum menjangkau kelompok paling bawah. Inflasi yang lebih tinggi di kabupaten seperti Pandeglang dan Lebak, terutama pada komoditas pangan, menggerus daya beli masyarakat perdesaan.
Sektor pertanian dan pekerjaan informal yang menjadi tulang punggung desa belum mampu memberikan perlindungan ekonomi yang memadai.
Kenaikan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan menjadi alarm bahwa sebagian penduduk miskin tidak sekadar miskin secara statistik, tetapi mengalami tekanan hidup yang semakin berat.
Alarm Kebijakan bagi Pemprov Banten
Penurunan angka kemiskinan menjadi 5,51 persen tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Data kedalaman dan keparahan kemiskinan justru menuntut evaluasi serius terhadap arah kebijakan penanggulangan kemiskinan di Banten.
Program bantuan sosial yang bersifat konsumtif terbukti belum cukup mengangkat penduduk miskin mendekati garis kesejahteraan. Intervensi struktural, seperti penguatan pendapatan, perlindungan petani kecil, penciptaan kerja produktif di desa, dan pengendalian harga pangan, menjadi kebutuhan mendesak.
Jika tidak ada koreksi kebijakan, penurunan angka kemiskinan Banten berpotensi semu. Angka boleh turun, tetapi jurang kemiskinan terus menganga, meninggalkan kelompok paling rentan semakin jauh dari kesejahteraan. (red)
