Mahasiswa Kritik Kinerja Andra-Dimyati Dalam Tangani Pengangguran dan Nepotisme

BANTEN – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Serang mengkritik kinerja Andra Soni dengan menggelar aksi demonstrasi di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B). Aksi tersebut mengkritisi setahun kepemimpinan Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah.

Pemerintahan Andra-Dimyati genap satu tahun pada 20 Februari 2026, terhitung sejak dilantik pada 20 Februari 2025. Ketua DPC GMNI Serang, Dadang Suzana mempertanyakan capaian konkret Andra-Dimyati setelah satu tahun memegang mandat rakyat. Ia menilai, berbagai persoalan mendasar masih belum terselesaikan dan menunjukkan lemahnya keberpihakan terhadap masyarakat kecil.

Dadang menilai pertumbuhan industri di Banten belum sepenuhnya berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal. Dalam data ‎Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Agustus 2025 jumlah pengangguran di Banten mencapai 412.360 orang. Mereka mendorong agar lembaga pelatihan kerja benar-benar mencetak tenaga siap kerja, bukan sekadar formalitas program.

“Pembangunan tidak boleh hanya menguntungkan investor, sementara rakyat tetap berada di pinggiran,” katanya di KP3B, Rabu (18/02/2026).

Baca juga Hingga November 2025, Sebanyak 430 Ribu Orang Banten Masih Menganggur

Massa aksi juga menuntut Pemprov Banten bertindak tegas terhadap maraknya tambang liar, yang dinilai merusak lingkungan dan mencerminkan lemahnya penegakan hukum. Dadang mendesak Pemprov Banten tidak melakukan kompromi dengan pengusaha tambang.

“Kekuasaan harus tunduk pada kepentingan rakyat, bukan pada elit dan kepentingan oligarki,” tegasnya.

Dadang juga menyoroti dugaan praktik nepotisme yang terjadi di lingkungan Pemprov Banten. Pelantikan Berly Rizki Natakusumah sebagai Kepala Bapenda Banten dinilai sebagai penghianatan terhadap slogan yang selama ini digaungkan yakni Banten maju, adil, merata, dan tidak korupsi.

“Banten anti KKN, ternyata pelantikan eselon II ada yang dilantik adik Dimyati,” imbuhnya.

Adapun tuntutan massa aksi yakni:

1. Usut tuntas dugaan KKN di Bapenda Banten
2. Dishub tegas mengontrol jam operasional angkutan berat (truk)
3. Penerangan jalan umum dioptimalkan di setiap wilayah
4. Selesaikan segera persoalan hunian sementara di Lebak Gedong, Kabupaten Lebak
5. Tingkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan guru
6. Penanganan kesehatan publik dan perlindungan anak diperkuat
7. Ciptakan lapangan kerja nyata untuk masyarakat lokal dibuka
8. Berantas tambang liar dan tertibkan tanpa kompromi. (ukt)