BANTEN – Puluhan guru jenjang SMA, SMK, dan SKH Negeri se Provinsi Banten menggelar unjuk rasa menuntut kejelasan pembayaran tunjangan tambahan (Tuta) yang sudah tertunggak sejak Januari hingga Juli 2025.
Mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Provinsi Banten yang terletak di Alun-alun Kota Serang, Kamis (03/07/2025).
Wakil Koorlap Aksi, Ari Nuryadi mengatakan, tunjangan tambahan tersebut seharusnya diberikan kepada para guru yang mengemban tanggung jawab di luar kewajiban mengajar. Seperti wakil kepala sekolah, wali kelas, pembina ekstrakurikuler, dan ketua jurusan. Namun hingga memasuki bulan ketujuh tahun ini, tunjangan itu belum juga dibayarkan tanpa penjelasan resmi.
“Kami tak menerima sepeser pun, padahal semua tugas sudah kami laksanakan. Bahkan kami bekerja di luar jam belajar, namun hak kami diabaikan,” tegasnya.
Baca juga Pemprov Banten Resmi Luncurkan Program Sekolah Gratis
Menurut Ari, mereka datang ke Gedung Negara Banten yang merupakan rumah dinas Gubernur Banten untuk menagih haknya. Karena tunjangan tersebut bukan bentuk insentif semata, melainkan kompensasi atas beban kerja tambahan yang memiliki peran vital dalam jalannya roda organisasi sekolah.
Selain soal tunjangan, kata Ari, aksi ini juga menyoroti mandeknya proses pelantikan calon pengawas sekolah. Para pengawas yang telah dinyatakan lulus seleksi lebih dari satu tahun lalu hingga kini belum juga dilantik.
“Satu tahun nasibnya terkatung-katung belum dilantik, mereka (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten) hanya janji-janji belum ada kejelasan,” tuturnya.
Apabila tuntutan tidak dipenuhi, kata Ari pihaknya akan melakukan aksi kembali dengan jumlah massa yang jauh lebih besar. Bahkan, mereka mengancam akan melakukan pengunduran diri dari jabatannya masing-masing.
“Ketika tak ada jawaban pasti semua pemilik tugas tambahan mengundurkan diri. Dipastikan roda organisasi sekolah tak berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Meskipun dibayang-bayangi ketakutan dimutasi karena melakukan aksi unjuk rasa, pihaknya percaya Gubernur Banten tidak akan melakukan tindakan se frontal tersebut.
“Kami percaya Pak Gubernur Banten tak akan memberikan hal-hal yang tak baik kepada guru,” imbuhnya. (ukt)
