BANTEN – DPRD dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang tengah mengkaji rencana perjanjian kerja sama pengelolaan sampah antara Pemerintah Kota (Pemkot) Serang dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang.
Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman mengatakan, proses pembahasan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 dan Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2025. Sebelum dibawa ke rapat paripurna, draf perjanjian wajib dibahas bersama Komisi III sebagai mitra teknis.
“Draf perjanjian sedang dibahas, terutama agar memberikan keuntungan bagi Pemkot Serang. Apalagi dengan kerja sama ini tonase sampah berpotensi meningkat dari 400 ton menjadi 600 ton per hari,” ujar Muji di gedung DPRD Kota Serang, Jumat (05/12/2025).
Menurut Muji, peningkatan volume sampah memerlukan perhitungan ulang terkait biaya operasional, sehingga belum dapat dipastikan kapan perjanjian tersebut mulai berlaku. “Ini masih dalam proses pembahasan antara Komisi III dan DLH,” katanya.
Baca juga Sampah Jadi Ancaman Krisis Iklim
Sementara itu, Kepala DLH Kota Serang, Farach Richi menjelaskan, isi draf perjanjian mencakup pembagian hak dan kewajiban kedua pihak, termasuk teknis distribusi, operasional, dan kompensasi wilayah terdampak. Nilai kerja sama tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp19 miliar per tahun.
“Semua komponen teknis pengelolaan sudah masuk,” kata Farach.
Rencananya, kata Farach, kerja sama tersebut ditargetkan mulai berjalan awal tahun 2026.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi III DPRD Kota Serang, Heni Sulastri, menyatakan pihaknya pada prinsipnya menyetujui kerja sama tersebut, namun masih memberikan sejumlah catatan teknis. Salah satunya terkait pengelolaan air lindi hingga efektivitas peralatan pengolahan.
“Kami ingin memastikan pengelolaan sampah dilakukan maksimal agar tidak menimbulkan dampak, terutama pada lahan pertanian warga yang selama ini terdampak,” ujarnya.
Ia mengakui keluhan warga terkait penurunan produktivitas pertanian di sekitar TPSA Cilowong menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan. (ukt)
