Lebaran bukan hanya peristiwa keagamaan, tetapi juga peristiwa sosial yang memperlihatkan wajah relasi antara kepemimpinan dan rakyat. Di tengah tradisi mudik, pasar yang ramai, serta geliat ekonomi musiman, terselip pertanyaan mendasar, sejauh mana kepemimpinan daerah benar-benar bekerja untuk kepentingan bersama?
Bagi kita, momentum Lebaran memperjelas kontras yang selama ini kerap tersembunyi dalam rutinitas birokrasi. Di satu sisi, pemerintah daerah menampilkan berbagai program bantuan sosial, operasi pasar, hingga layanan publik temporer yang ditingkatkan. Namun di sisi lain, persoalan mendasar seperti kemiskinan struktural, pengangguran, dan ketimpangan antarwilayah di Banten masih menjadi pekerjaan rumah bersama yang belum terselesaikan.
Wilayah selatan Banten, seperti Pandeglang dan Lebak, masih menghadapi keterbatasan akses infrastruktur dan layanan dasar. Sementara di wilayah utara seperti Tangerang dan Cilegon, pertumbuhan industri tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Dari sudut pandang kita sebagai warga, Lebaran menjadi cermin yang jujur, ketika sebagian masyarakat dapat merayakan dengan layak, sebagian lainnya masih harus berjuang memenuhi kebutuhan pokok.
Baca juga Teror Air Keras dan Peringatan bagi Demokrasi Kita
Kepemimpinan rakyat di tingkat provinsi seharusnya tidak terjebak pada pendekatan seremonial. Program-program yang digencarkan saat menjelang Lebaran sering kali bersifat reaktif dan jangka pendek. Kita sebagai publik dapat melihat bahwa yang dibutuhkan adalah kebijakan yang berkelanjutan dan menyentuh akar persoalan. Bantuan pangan, misalnya, penting dalam jangka pendek, tetapi tidak cukup tanpa strategi penguatan ekonomi lokal yang mampu menciptakan kemandirian masyarakat.
Lebaran juga menjadi momentum evaluasi terhadap tata kelola anggaran daerah. Dari perspektif kita sebagai warga, penting untuk mempertanyakan, apakah belanja publik benar-benar diarahkan untuk kepentingan rakyat banyak? Atau justru terserap dalam program-program yang minim dampak langsung? Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci, karena kita berhak mengetahui ke mana arah kebijakan dan anggaran yang dikelola atas nama publik.
Di sisi lain, semangat silaturahmi yang menguat saat Lebaran seharusnya dimaknai lebih dari sekadar tradisi. Bagi kita, ini adalah pengingat bahwa kepemimpinan yang responsif lahir dari kemampuan mendengar, bukan sekadar berbicara. Interaksi langsung antara pemimpin dan masyarakat menjadi ruang penting untuk menjembatani kebijakan dengan realitas di lapangan.
Lebih jauh, dinamika politik lokal di Banten yang kerap diwarnai kepentingan jangka pendek juga menjadi perhatian kita bersama. Lebaran seharusnya menjadi jeda reflektif bahwa kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk menghadirkan kesejahteraan. Kita dapat menilai bahwa jika politik terus didorong oleh logika elektoral semata, maka kebijakan yang lahir cenderung populis namun tidak solutif.
Pada akhirnya, Lebaran di Banten harus dimaknai sebagai ujian moral bagi kepemimpinan daerah, sekaligus refleksi bagi kita sebagai bagian dari masyarakat. Apakah para pemimpin benar-benar hadir sebagai pelayan rakyat, atau sekadar pengelola kekuasaan? Jawaban atas pertanyaan ini tidak terletak pada pidato atau seremoni, tetapi pada keberanian mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyat, meski tidak selalu populer.
Jika nilai-nilai Lebaran, kejujuran, empati, dan keadilan benar-benar dihayati, maka kita tidak hanya merayakan hari raya, tetapi juga merawat harapan akan hadirnya pemerintahan yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan bersama. (***)
