BANTEN – Aktivis perempuan Banten, Eva Nurcahyani, menilai peringatan Hari Kartini masih didominasi perayaan seremonial yang jauh dari substansi perjuangan.
Eva mengatakan, refleksi Hari Kartini semestinya diwujudkan dalam kebijakan konkret yang memperluas akses perempuan, bukan sekadar simbol budaya seperti lomba berpakaian kebaya atau memasak.
Eva menjelaskan, Kartini dikenal sebagai tokoh yang memperjuangkan pendidikan bagi perempuan di tengah keterbatasan sosial pada masanya. Semangat itu seharusnya diterjemahkan pemerintah daerah jika ingin merayakan Hari Kartini dalam bentuk program yang berdampak langsung, seperti akses pendidikan, peluang kerja, hingga layanan kesehatan khusus perempuan.
“Momentum Hari Kartini harusnya dimanfaatkan untuk melahirkan kebijakan yang berpihak pada perempuan,” kata Eva yang merupakan salah satu pendiri Lingkar Studi Feminis (LSF) saat dihubungi, Selasa (21/04/2026).
Baca juga Sekolah Ada, Tapi Tak Sampai ke Semua
Perempuan saat ini masih menghadapi beban ganda. Baik perempuan yang bekerja di luar rumah, mereka juga menjalankan peran domestik sebagai ibu rumah tangga.
Menurut Eva, kondisi tersebut membutuhkan dukungan kebijakan yang lebih sensitif, termasuk penyediaan layanan kesehatan yang mudah diakses. Pemerintah daerah harus menghadirkan program cek kesehatan gratis khusus perempuan sebagai bagian dari peringatan Hari Kartini.
Tak hanya itu, Eva juga menyoroti program Keluarga Berencana (KB) yang biasanya hanya diwajibkan kepada perempuan. Beban reproduksi pun akhirnya ditanggung perempuan yang merupakan bentuk ketimpangan. Karena itu, ia mendorong agar pemerintah daerah di Banten peka terhadap akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang adil dan juga program-program lain yang menyasar kebutuhan spesifik perempuan.
Dalam sektor pendidikan, Eva menilai masih banyak perempuan di Banten yang tidak melanjutkan sekolah akibat kuatnya paradigma lama yang memandang perempuan lebih baik menikah ketimbang mengenyam pendidikan.
Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius. Jika peringatan Hari Kartini benar-benar dimaknai dan disertai kepekaan terhadap persoalan perempuan, pemerintah daerah semestinya mampu merumuskan kebijakan yang lebih progresif.
“Negara harusnya wajib memberikan pendidikan yang setara kepada perempuan,” jelasnya.
Peringatan Hari Kartini yang selama ini identik dengan kebaya dan aktivitas domestik tidak lepas dari konstruksi sosial yang berkembang sejak masa pemerintahan Soeharto. Adanya politik “ibuisme” yang membentuk citra perempuan sebagai sosok yang anggun dan domestik, alih-alih sebagai individu yang memiliki daya juang dan aspirasi.
Akibatnya, kata Eva, nilai-nilai perjuangan Kartini, terutama dalam membuka akses pendidikan dan melawan ketimpangan justru kurang mendapat perhatian.
Eva mendorong pemerintah daerah di Banten menjadikannya momentum evaluasi untuk menghadirkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Dengan begitu, peringatan Hari Kartini tidak berhenti pada seremoni tahunan, tetapi menjadi langkah nyata dalam melanjutkan perjuangan Kartini di masa kini.
“Hari Kartini jangan dirayakan hanya sekadar melakukan lomba kebaya atau memasak yang lagi-lagi hari ini didomestikasi lagi,” imbuhnya. (ukt)
