Mahasiswa Kembali Geruduk Kantor Gubernur Banten, Soroti Krisis Pendidikan
BANTEN – Sejumlah mahasiswa lintas organisasi kembali menyoroti berbagai persoalan pendidikan di Provinsi Banten yang dinilai masih memprihatinkan. Hal itu disampaikan dalam aksi yang digelar di depan kantor Gubernur Banten, Senin (04/05/2026).
Mahasiswa yang melakukan aksi tersebut diantaranya BEM Banten Bersatu dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sementara itu, massa yang tergabung dalam BEM Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melakukan aksi di depan kantor DPRD Banten yang tak jauh dari lokasi.
Sekretaris BEM Banten Bersatu, Torik Suliapawitra mengatakan, angka partisipasi sekolah di Banten baru mencapai sekitar 70 persen. Artinya, masih ada sekitar tiga dari sepuluh anak usia sekolah yang belum mendapatkan akses pendidikan secara optimal.
“Ini menunjukkan masih banyak anak di Banten yang membutuhkan akses pendidikan yang layak,” katanya.
Baca juga Mahasiswa Soroti Ketimpangan Pemerataan Pendidikan dan Kesejahteraan Guru di Banten
Torik turut menyoroti persoalan infrastruktur pendidikan yang dinilai belum merata. Salah satu contoh yang disampaikan adalah kondisi fasilitas di SMK Negeri 7 Kota Serang yang masih kekurangan sarana penunjang seperti meja belajar dan perlengkapan praktik siswa.
Permasalahan lain yang diangkat adalah tingginya angka pengangguran, khususnya dari lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK). Menurut mereka, hal ini menunjukkan belum optimalnya kebijakan pemerintah dalam menyerap tenaga kerja terampil.
Torik juga menyinggung ketimpangan akses pendidikan di beberapa daerah. Di Kabupaten Pandeglang, tercatat sekitar 42 ribu anak masih mengalami keterbatasan akses pendidikan. Sementara di Kota Tangerang jumlahnya mencapai sekitar 21 ribu.
“Kami ingin ada bukti nyata bahwa pemerintah serius mengawal isu-isu ini bersama masyarakat,” katanya.
Torik menegaskan, pihaknya akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih besar di depan kantor Gubernur Banten apabila tuntutan tersebut tidak segera ditanggapi oleh pemerintah daerah. (ukt)






