Komersialisasi pendidikan di Indonesia kian terasa, terutama ketika kualitas pendidikan dasar, khususnya di sekolah negeri, justru dipertanyakan. Di tengah keraguan publik terhadap mutu layanan negara, muncul gelombang sekolah swasta yang menjanjikan “pendidikan berkualitas”. Sayangnya, alih-alih menjadi penyeimbang, sebagian justru menjelma menjadi etalase pasar, menjual kurikulum, fasilitas, bahkan identitas, dengan harga yang tak lagi masuk akal bagi kebanyakan orang.
Unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammdiyah (IMM) Serang pada Sabtu (02/05/2026), bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, kembali menyadarkan kita, yang seolah lama jatuh pingsan, akan nasib pendidikan berkualitas di negeri ini. Isu tentang komersialisasi pendidikan menjadi tema yang diangkat dalam aksi mahasiswa tersebut.
Realitas pendidikan komersil di banyak kota, termasuk di Banten, ditandai fenomena sekolah berlabel “terpadu”, “unggulan”, hingga “internasional” yang berkembang pesat. Mereka menawarkan ruang kelas ber-AC, kurikulum bilingual, pendekatan karakter, hingga program keagamaan yang dikemas modern. Namun di balik itu, ada satu benang merah yang sulit diabaikan, pendidikan diposisikan sebagai produk, dan orang tua sebagai konsumen.
Baca juga IMM Serang Desak Pemda Hentikan Komersialisasi Pendidikan
Situasi ini tidak lahir dari ruang hampa. Ketika sekolah negeri belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan kualitas, baik dari sisi fasilitas, rasio guru, hingga inovasi pembelajara, maka ruang kosong itu diisi oleh mekanisme pasar. Masalahnya, logika pasar tidak mengenal keadilan sosial. Ia hanya mengenal daya beli. Siapa mampu membayar, dia mendapat akses terbaik. Sebaliknya, siapa tidak, harus puas dengan pilihan yang ada. Pendidikan seolah menjadi produk jualan samara dengan tagline ada uang, ada kualitas.
Di titik inilah kita perlu kembali pada fondasi pemikiran pendidikan bangsa. Ki Hajar Dewantara sejak awal telah menegaskan bahwa pendidikan adalah proses memerdekakan manusia. Bukan sekadar transfer ilmu, apalagi transaksi jasa. Melalui konsep sistem among, guru ditempatkan sebagai pembimbing yang menuntun tumbuhnya potensi peserta didik, bukan “penyedia layanan” dalam relasi pasar. Filosofi “tut wuri handayani” bukan sekadar slogan, tetapi penegasan bahwa pendidikan harus memanusiakan, bukan mengkomersialkan.
Hal serupa juga tercermin dalam gagasan Ahmad Dahlan sang pendiri Persyarikatan Muhammadiyah. Pendidikan, dalam pandangannya, adalah jalan pencerahan dan pembaruan sosial. Ia menolak dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, serta menekankan pentingnya amal nyata. Sekolah bukan tempat mencetak status sosial, tetapi ruang membentuk manusia berakhlak, rasional, dan berkontribusi bagi masyarakat. Pendidikan harus menjangkau luas, bukan eksklusif bagi mereka yang mampu membayar mahal.
Jika kedua tokoh ini kita benturkan dengan realitas hari ini, kontrasnya terasa tajam. Pendidikan yang mereka bayangkan adalah alat pembebasan, sementara yang berkembang kini, dalam banyak kasus, justru mendekati alat segmentasi sosial. Sekolah-sekolah elit menjadi simbol prestise, bukan sekadar tempat belajar. Biaya masuk yang tinggi seolah menjadi “filter alami” yang memisahkan siapa yang layak mendapat kualitas dan siapa yang tidak.
Tentu tidak adil jika semua sekolah swasta disamaratakan sebagai entitas profit semata. Banyak yang lahir dari idealisme dan berupaya menjaga mutu secara serius. Namun tanpa regulasi yang tegas dan keberpihakan negara yang kuat, orientasi pasar akan selalu lebih dominan. Pendidikan yang semestinya menjadi hak dasar, perlahan bergeser menjadi privilese.
Kita bukan sedang memusuhi sekolah swasta, melainkan coba mengingatkan bahwa negara tidak boleh abai. Penguatan sekolah negeri harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar program jangka pendek yang tambal sulam. Standar mutu harus ditegakkan secara adil, baik untuk negeri maupun swasta. Transparansi biaya di sekolah swasta juga perlu diawasi agar tidak menjelma menjadi praktik eksploitatif berkedok kualitas.
Lebih dari itu, kita perlu mengembalikan arah pendidikan pada relnya, yakni membentuk manusia, bukan pasar. Sebab ketika pendidikan sepenuhnya tunduk pada logika komersial, yang hilang bukan hanya akses bagi yang lemah, tetapi juga makna itu sendiri.
Jika tidak, kita hanya sedang membangun dua dunia yang terpisah, satu dunia bagi mereka yang mampu membeli masa depan, dan satu lagi bagi mereka yang harus menerimanya dengan apa adanya. (***)
